Kebutuhan tenaga surveyor sekarang ini dirasakan semakin meningkat. Salah satu instansi yang sekarang sedang giat menggandeng tenaga surveyor adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai instansi vital yang menopang lebih dari 70 % kebutuhan pembiayaan negara, Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan khususnya dari minyak bumi dan gas. Mengingat bahwa pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 9000 izin usaha pertambangan, sesuatu yang masuk akal apabila Direktorat Jenderal Pajak menginginkan adanya penerimaan yang optimal dari pajak sektor pertambangan ini. Penggunaan surveyor independen ini diharapkan dapat melengkapi sistem pemungutan pajak yang ada. Dengan adanya keakuratan data dari Surveyor , maka kesalahan pelaporan dalam konsep self assesment dapat diminimalisasi. Keterlibatan lembaga surveyor ini bisa membantu memberikan informasi mengenai data-data produksi, jumlah ekspor dan biaya produksi yang dilakukan perusahaan tambang. Dengan data yang akurat itu, pemerintah bisa mengontrol dan mengawasi, sehingga bisa mengetahui jumlah penerimaan pajak yang akurat dari sektor tambang. Untuk itu, per tanggal 1 April 2012 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengoperasikan Kantor Pelayanan Pajak dalam setor Minyak dan Gas yang berkedudukan di Jakarta. Pendirian kantor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pajak dalam menghitung pajak dari sector Migas. Semoga keinginan pemerintah untuk menggandeng surveyor independen bisa terwujud , sehingga optimalisasi penerimaan pajak dari sektor migas lebih baik.